Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Sektor publik diartikan sebagai prosedur akutansi milik swasta yang diterapkan dalam praktek organisasi publik. Menurut buku kuno terbitan Eropa Barat, sektor publik sama artinya dengan akutansi pemerintahan. Ada pula yang menyebutnya sama dengan akutansi keuangan publik. Semua sebutan tersebut memiliki satu pengertian yang sama.

Accrual Base yang diterapkan di Selandia Baru menyebabkan dampak perubahan pemahaman mengenai sektor publik. Perubahan itu terletak dari sisi pengertian yang mengatakan bahwa sektor publik merupakan akutansi dana masyarakat.

Akutansi sektor publik dibuat berdasarkan standar akutansi keuangan sektor publik (SAKSP). Diharapkan dengan memerhatikan SAKSP maka informasi administrasi yang disediakan memberi kelengkapan data sehingga dapat meningkatkan kualitas dan keabsahan laporan khususnya organisasi pemerintahan.

Selain itu, dampak dari adanya SAKSP adalah upaya untuk menyenpurnakan laporan kegiatan keuangan sehingga ada peningkatan kinerja keuangan dan ekonomi. Dengan demikian dapat diambil langkah dan keputusan yang tepat mengenai rencana produksi selanjutnya.

Untuk menghasilkan akutansi keuangan pada sektor publik yang akurat dan mengandung kelengkapan informasi penting, maka bendahara atau akuntan harus mengikuti langkah-langkah penyusunan. Langkah-langkah penyusunan tersebut antara lain mempelajari masalah di tahap pertama dan menelitinya dengan cermat, melakukan pengamatan secara fokus dan membentuk analisis sebagai asumsi dasar, membuat serta menyebarkan memorandum diskusi pada pihak yang berwenang, mengadakan diskusi publik.

Kemudian mencermati hasil diskusi publik dan memorandum diskusi, kemudian mempertimbangkan hasil analisis dengan cermat dan bijaksana, menetapkan draft awal yang telah disusun berdasarkan hasil pengamatan sebelumnya, jika ada pendapat tertulis maka langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan isi pendapat tersebut, kemudian memutuskan, dan terakhir menerbitkan pernyataan yang digunakan sebagai SAKSP.

Indonesia telah mempraktekkan akutansi keuangan pada sektor publik. Contohnya pada organisasi BUMN, tepatnya Perusahaan Umum Telekomunikasi. Perusahaan tersebut telah menggunakan akutansi keuangan pada sektor publik dengan baik sejak tahun 1989. Meski sempat ‘dijajah’ oleh para birokrat karena dianggap terlalu mudah dijadikan ‘tambang politik’, namun Perusahaan Umum Telekomunikasi telah membuktikan kesuksesan administrasi.

Dari sektor publik, dihasilkan beberapa teknik akutansi keuangan yang dapat diterapkan, antara lain akutansi anggaran, komitmen, dana, kas, dan akrual. Kelima teknik tersebut saling menguntungkan dan tidak saling memotong prinsip kerja. Dalam akutansi anggaran, tujuannya adalah untuk menekan peran anggaran pada siklus perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian diharapkan terjadi kemudahan dapat menyusun laporan.

Akutansi komitmen dapat digunakan secara bersamaan pada akutansi kas dan akutansi akrual. Akutansi komitmen sangat penting bagi pemegang saham karena berhubungan dengan prinsip saat transaksi berlangsung. Akutansi dana digunakan ketika penyedia dana atau pemilik saham memiliki keterbatasan dana sehingga berupaya untuk sumber daya yang tersedia sebagai pendukung kegiatan terpenting.

Akutansi kas memiliki kelebihan berupa transparansi aktivitas administrasi yang disusun oleh bendahara atau akuntan. Kekurangan dari akutansi kas adalah saldo yang tersedia terbilang overstated yang mengakibatkan pemborosan pada perusahaan atau organisasi. Akutansi akrual lebih banyak sering digunakan dibanding akutansi kas karena hasil yang lebih akurat sehingga pengambilan keputusan lebih efisien.

Dengan adanya akutansi tersebut diharapkan terbentuk informasi dan komunikasi administrasi selama beberapa periode dalam sebuah perusahaan atau organisasi.

Sumber: http://www.bimbie.com/akutansi-keuangan-sektor-publik.htm